Oleh : Sumiati (Aktivis Muslimah Kal-Sel)
Stunting terus menjadi momok bagi rakyat Indonesia. Saat ini angkanya masih tinggi dan stagnan. Padahal jargon pembangunan dan bonus demografi terus diserukan di berbagai media dan berita. Namun, banyak wilayah yang masih terus berjuang untuk menurunkan angka stunting, termasuk Kalimantan Selatan (Kalsel).
Di Kalsel, berbagai upaya penurunan stunting telah dilakukan. Seperti diadakannya pembukaan kunjungan lapangan Pre-Implementation Support Mission Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Qin Hotel, Banjarbaru, Rabu (14/5/2025), oleh Kementerian PPN/Bappenas. Kunjungan ini bertujuan mengidentifikasi praktik baik pelaksanaan program, hambatan, serta mengevaluasi dukungan lintas sektor untuk dijadikan masukan dalam penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi ke depan (Kalimantanlive, 15/5/2025).
Stunting adalah masalah serius yang harus segera diatasi, karena ini berkaitan dengan masa depan negara. Namun pemerintah sering menyederhanakan stunting sebagai masalah pola makan dan kurang edukasi. Sehingga yang lebih gencar diberikan adalah bantuan pangan dan pemberian edukasi. Padahal, akar persoalan sesungguhnya jauh lebih kompleks.
Saat ini masih banyak keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan dengan gizi seimbang karena akses pangan terhalang oleh harga bahan makanan yang tinggi, kesulitan distribusi, dan ketimpangan ekonomi.
Selain itu, fasilitas kesehatan dasar masih kurang, terutama di daerah terpencil. Sehingga tidak semua warga dapat mengakses layanan kesehatan terbaik.
Alasan ekonomi, pendidikan rendah, dan gaya hidup hedonis membuat pernikahan dini juga makin banyak. Akibatnya, banyak ibu belum siap mengasuh anak.
Semua ini adalah dampak dari diterapkannya sistem sekuler kapitalis. Sistem ini menjadikan rakyat bukan sebagai amanah, namun sebagai beban.
Beragam program seperti Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, Posyandu, PKH, edukasi gizi, hingga Kampung KB terus digulirkan. Namun semuanya bersifat simbolik, jangka pendek, dan mengandalkan partisipasi masyarakat tanpa perubahan struktural. Pemerintah memposisikan diri hanya sebagai fasilitator.
Menyelesaikan stunting haruslah dilakukan secara fundamental dan menyeluruh. Stunting tidak akan selesai dengan tuntas jika hanya menyelesaikan persoalan cabangnya saja, tanpa menyelesaikan akar masalahnya.
Dengan demikian sistem yang diterapkan saat ini tidak akan mampu menyelesaikan persoalan stunting. Oleh karenanya kita harus kembali kepada aturan yang ditetapkan Sang Maha Sempurna, yaitu sistem Islam.
Dalam sistem Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Terdapat 4 hal mendasar yang harus dilakukan agar stunting segera teratasi. Pertama, negara dalam sistem Islam akan menyediakan infrastruktur kesehatan yang layak. Tidak ada pembatasan dan diskriminasi dalam akses layanan kesehatan.
Semua golongan berhak mendapatkannya. Kaya, miskin, tua, muda, semuanya mendapatkan layanan terbaik. Dalam sistem ini, akses dan layanan kesehatan juga diberikan secara gratis. Sebab fungsi negara adalah mengurus segala urusan dan kepentingan rakyatnya.
Pemberian jaminan kesehatan secara gratis tentu membutuhkan dana besar. Dana tersebut didapatkan dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan syariat. Misalnya hasil pengelolaan kekayaan umum seperti tambang, minyak dan gas.
Kedua, negara menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan dasar lainnya yang juga dijamin oleh negara adalah pendidikan dan keamanan. Jaminan ini diperuntukkan untuk orang per orang. Sehingga mereka terbebas dari kemiskinan.
Negara juga akan menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, sehingga kepala keluarga tidak akan kesulitan mencari nafkah. Terpenuhinya nafkah memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi dan nutrisi.
Sesuai dengan pernyataan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam bahwa dalam rangka menempuh kesejahteraan umum, Khilafah akan fokus pada aspek distribusi harta/kekayaan pada setiap individu rakyat.
Ketiga, negara akan memberikan edukasi gizi kepada masyarakat. Edukasi ini akan berjalan efektif apabila faktor yang menjadi sebab terbatasnya akses makanan bergizi, seperti kemiskinan dapat teratasi. Apabila pendidikan dapat diakses seluruh warga, maka mereka akan mampu memahami edukasi yang diberikan. Oleh karenanya peningkatan SDM melalui pendidikan sangatlah penting untuk keberlangsungan bangsa.
Keempat, negara selalu melakukan pengawasan dan pengontrolan secara berkala agar kebijakan yang diterapkan negara dapat berjalan dengan baik dan amanah.
Melalui penerapan aturan ini maka akan terwujudlah generasi unggul dan terbaik. Oleh karenanya jika kita ingin menyelamatkan generasi masa depan, maka solusi tidak cukup dengan edukasi atau bantuan pangan. Kita butuh perubahan total, yaitu dengan kembali kepada sistem Islam dalam naungan Khilafah. Wallahualam bishshawab.[]