Oleh : Fauziyah Ali
Soal penunjukkan menteri, wamen, dan staf khusus bukan soal terlalu 'gemuk' aja tapi soal oligarki kekuasaan. Lihatlah CEO Gojek jadi Menteri Pendidikan , CEO Ruang Guru jadi Staf Khusus Millenial. Tentu penunjukannya bukan hanya karena sekarang era 4.0. Semua serba online. Pemilik unicorn or decacorn harus dirangkul demi kemajuan bangsa? Hanya itukah? Ataukah ada hal lain.
Jika kita perhatikan dari 7 Staf khusus Millenial ada 5 yang rasa pengusaha.
Soal balas budi bukan ya? Karena udah didukung pas pilpres kemarin? Mungkin saja, why not?
====
Ya kan, sejak periode 1 juga sudah berputar di lingkaran oligarki begini. Emang, oligarki apaan? Oligarki itu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh elit politik dari masyarakat yang dibedakan berdasarkan kekayaan, keluarga, atau militer. It's mean kekuasaan dipegang oleh kelompok-kelompok tertentu.
Konon katanya ditugaskan 7 stafsus millenial ini agar bisa memberikan ide-ide segar pada presiden tentang kekinian or millenial gitu. Bahasa sulitnya begini : inovasi entrepreuner, sosiopreneur, edupreneur atau aktivitas bisnis dipangku pengembangan sosial, pendidikan, ekononomi anak muda. Catet, aktivitas bisnis lho ya! Lalu para stafsus ini akan melakukan hal-hal yang 'out of the box' gitu untuk kemajuan Indonesia.
Walaupun sudah mendayu-dayu begitu banyak kalangan menilai tupoksi stafsus millenial ini belum definitif. Belum bisa dijabarkan dalam uraian tugas yang akan dilaksanakan. Keraguan soal lingkaran oligarki pada pengangkatan stafsus ini juga terbaca dari latar belakang partai, sosok konglomerat pendukung Jokowi pada saat pilpres.
====
Sekelas CEO, kalau hanya 51 juta per bulan mah kurang signifikan. Walaupun memang 51 juta itu banyak, Gaes! Kalau stafsus 51 juta, bagaimana kalau guru gajinya jadi 38 juta seperti gaji guru masa Khalifah Umar bin Khattab. Biar adi gitu, Gaes. Jangan berat sebelat dong. Berat. Lebih berat dari rindunya Dilan.
Gaes, harusnya penunjukan pejabat publik gak asal karena menyangkut nasib masyarakat yang diurusinya. Islam memberikan tuntunan yang gamblang soal ini. Dalam Islam pejabat publik dipilih orang yang amanah, kredibel, sesuai bidangnya dan berkomitmen bekerja keras untuk menyejahterakan rakyat bukan peluang untuk mencari kekayaan dan jabatan.
Wallahu 'alam Bisshowab