Oleh : Riri (Muslimah Garut)
Jakarta, cnnindonesia.com Operator seluler asal Korea Selatan, SK Telecom secara bertahap mengganti kartu SIM 23 juta pelanggannya imbas kebocoran data yang terjadi pada perusahaan tersebut.
Pada awal April, SK Telecom mengumumkan pihaknya telah menjadi korban insiden peretasan yang melibatkan kode berbahaya. Insiden ini disebut berdampak pada data pribadi pelanggan.
Atas insiden ini, pemerintah diminta untuk meninjau ulang sistem perlindungan data secara keseluruhan di negara tersebut. SK Telecom sendiri telah meminta maaf. Namun, mereka belum memberikan rincian tentang tingkat kerusakan atau siapa yang berada di balik serangan tersebut. USIM adalah singkatan dari Universal Subscriber Identity Module, yang digunakan dalam jaringan seluler.
Mulai pukul 10 pagi (0100 GMT) pada hari Senin, kami akan mengganti chip USIM secara gratis bagi mereka yang ingin menggantinya di 2.600 toko operator di seluruh negeri," kata perusahaan tersebut pada Senin (28/4), dikutip dari AFP.
Namun, mereka mengakui bahwa mereka baru mendapatkan kurang dari lima persen dari kartu USIM yang dibutuhkan untuk total 23 juta pelanggan. Namun, mereka menyebut akan mendapatkan lima juta chip tambahan pada akhir Mei.
Tetapi sebaliknya, mereka hanya mengatakan kepada kami untuk mengganti chip USIM kami atau mendaftar ke layanan perlindungan," kata pekerja perusahaan tersebut.
Bahaya Bocornya Data Pribadi Konsumen Atas Peretasan
Di era digital yang semakin canggih ini, data pribadi telah menjadi aset berharga yang tak ternilai. Data pribadi mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, hingga data keuangan, yang semuanya bisa menjadi incaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Penyalahgunaan data pribadi bukan hanya bisa menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat membahayakan reputasi dan keamanan . Kejadian ini sayangnya semakin marak dengan berkembangnya teknologi dan penggunaan internet yang masif.
Watak kapitalisme menghidupkan simbiosis mutualisme antara peretas data dan pebisnis digital. Para peretas yang telah mencuri data pengguna kemudian menjualnya pada pebisnis digital yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk menentukan produk dan strategi pasar untuk mencapai keuntungan. Mirisnya lagi, kapitalisme membuat negara lemah. Dimana dominasi korporasi lebih besar perannya dibandingkan negara, sehingga negara kehilangan kedaulatannya dalam menjaga keamanan data masyarakatnya. Terbukti dari kasus kebocoran data yang sering terjadi, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Akhirnya para kapitalis bebas mengekploitasi data pengguna. Padahal data pengguna adalah data pribadi bukan data umum yang bebas diakses dan dimanfaatkan sepuasnya.
Dari sini seharusnya dapat dipahami bahwa kasus seperti ini merupakan masalah sistemis yang disebabkan oleh kapitalisme. Oleh karena itu, kasus-kasus seperti ini akan terus terjadi selama sistem kapitalisme masih dijadikan sebagai asas dalam pengaturan negara. Maka, dibutuhkan sekuritas yang independen dengan pemerintahan yang independen pula. Memiliki penguasa yang amanah dan tentunya melindungi masyarakatnya dari berbagai macam bahaya, termasuk kebocoran data. Sistem seperti ini hanya lahir dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem pemerintahan islam, perlindungan terhadap data pribadi rakyatnya menjadi hal yang sangat diperhatikan, sebab hal ini terkait dengan ketahanan nasional bukan sekadar algoritma yang dapat mendatangkan keuntungan.
Minimnya Perlindungan Negara
Melindungi data pribadi warga merupakan tugas pokok negara. Oleh karenanya, negara wajib menjalankan tugas tersebut dengan segala daya dan upaya. Kebocoran data yang terus berulang menunjukkan lemahnya negara dalam membentuk sistem keamanan data. Beberapa di antara indikatornya adalah sebagai berikut.
Pertama, SDM yang kurang mumpuni dan belum sepenuhnya menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Jika ada kebocoran data, maka ada kelemahan sistem dan kinerja apa adanya.
Kedua, keterbatasan infrastruktur, fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung perlindungan data. Jika sarana dan prasarana mewujudkan sistem IT yang hebat masih terbatas dan dana belum memadai, kebocoran data akan mudah terulang kembali.
Ketiga, sistem pendidikan yang belum sepenuhnya mencetak para ahli dan pakar IT yang dibutuhkan negara. Sejauh ini, negara belum memaksimalkan sistem pendidikan dengan cita-cita membentuk peradaban unggul. Faktanya, sistem pendidikan ala kapitalisme hanya membentuk SDM ahli yang siap bekerja sebagai penyokong bukan pelopor atau kreator.
Solusi Islam
Salah satu tugas pokok negara adalah memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi setiap warganya, termasuk data pribadi. Dalam membangun sistem keamanan data yang baik, perlu untuk mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana, serta instrumen hukum yang hebat. Lalu, apa yang harus dilakukan agar negara tidak kecolongan menghadapi kejahatan digital?
Pertama, mencetak SDM berkualitas dan unggul dari segala aspek melalui sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Sistem pendidikan Islam bukan sekadar mencetak generasi dengan ruhiyah tinggi, tetapi juga melahirkan ilmuwan, cendekiawan, dan pakar dengan keahlian di berbagai bidang secara mumpuni.
Kedua, negara membangun infrastruktur dan fasilitas digital yang dibutuhkan dalam mewujudkan sistem keamanan data yang hebat. Pembiayaan pembangunan infrastruktur ini berasal dari Baitul mal. Sumber dana Baitul mal akan sangat besar jika kekayaan milik umum, seperti minyak bumi, batu bara, dan tambang lainnya dikelola negara dan tidak diprivatisasi seperti saat ini. Dengan begitu, negara tidak akan kesulitan mencari dana untuk mewujudkan sistem keamanan data.
Ketiga, negara proaktif dalam melakukan tindakan preventif dan kuratif. Perlindungan data harus terintegrasi secara komprehensif antar lembaga terkait. Tidak ada aturan tumpang tindih.
Keempat, negara memberikan gaji yang layak bagi SDM yang bekerja. Dengan sistem gaji yang cukup, mereka yang bekerja dalam sistem keamanan data dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jika para pekerja dijamin kesejahteraan hidupnya, mereka dapat menjalankan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab.
Menyelesaikan problem kebocoran data harus disolusikan secara mendasar dan menyeluruh. Negara dapat mewujudkan hal tersebut jika menerapkan sistem Islam secara paripurna. Data pribadi warga aman, negara menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal
Pemerintahan Islam akan proaktif memberikan perlindungan ekstra dengan mengerahkan sistem IT terbaik. Artinya, sistem pemerintahan Islam lebih fokus pada pencegahan bukan melakukan tindakan saat sudah terjadi kebocoran data. Riset-riset IT akan diberikan gelontoran dana yang cukup besar. Para individu penelitinya pun memiliki karakter yang jujur dan amanah, bukan memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan pribadi. Hukum Islam yang diterapkan juga akan memberikan efek jera pada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Begitu pula dengan pihak swasta akan bertindak sesuai hukum yang ada. Sehingga karakter penguasa dan pengusaha serta individu masyarakat yang jujur dan amanah hanya akan lahir dari sistem kehidupan Islam yang menerapkan Islam kaffah dalam seluruh aspek kehidupan.
Wallahua'lam bishshawab.[]