Oleh: Endang Setyowati
Kontributor Muslimah Voice
Tol Laut adalah konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Konsep tol laut ini bukan serta merta membuat jalan tol di atas laut. Melainkan jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan hampir seluruh pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia.
Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, diharapkan dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Sehingga diharapkan proses distribusi barang (terutama bahan pangan) di Indonesia menjadi semakin mudah. Kemudian, berdampak pada harga bahan pokok yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.
Tetapi bagaimana jika fungsinya belum maksimal hingga kini. Menurut Bisnis.com (3/11/2019), Asosiasi Logisik Indonesia (ALI) menilai tuduhan pemerintah bahwa ada swasta yang melakukan monopoli terhadap aktivitas tol laut menunjukkan ada upaya mencari ‘kambing hitam’ untuk menutupi kegagalan program tersebut.
Ketua Umum ALI, Zaldi Ilham Masita menuturkan tol laut tidak diimplementasikan selama 5 tahun terakhir dengan baik sesuai harapan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pendekatan yang dipakai sama dengan kapal perintis yang sudah ada sejak zaman orde baru.
“Tujuan dari tol laut untuk menurunkan disparitas harga sama sekali tidak terjadi, inflasi di daerah-daerah yang dilalui oleh tol laut tidak turun,” katanya kepada Bisnis, Minggu (3/11/2019).
Dia menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menjadikan swasta sebagai kambing hitam kegagalan tol laut menunjukkan sistem tol laut banyak kelemahan yang tidak mau diakui sejak awal oleh Kemenhub.
Tetapi bagaimana dalam fungsinya belum maksimal hingga kini. Menurut Bisnis.com (3/11/2019), Asosiasi Logisik Indonesia (ALI) menilai tuduhan pemerintah bahwa ada swasta yang melakukan monopoli terhadap aktivitas tol laut menunjukkan ada upaya mencari ‘kambing hitam’ untuk menutupi kegagalan program tersebut.
Ketua Umum ALI, Zaldi Ilham Masita menuturkan tol laut tidak diimplementasikan selama 5 tahun terakhir dengan baik sesuai harapan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pendekatan yang dipakai sama dengan kapal perintis yang sudah ada sejak zaman orde baru.
“Tujuan dari tol laut untuk menurunkan disparitas harga sama sekali tidak terjadi, inflasi di daerah-daerah yang dilalui oleh tol laut tidak turun,” katanya kepada Bisnis, Minggu (3/11/2019).
Dia menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menjadikan swasta sebagai kambing hitam kegagalan tol laut menunjukkan sistem tol laut banyak kelemahan yang tidak mau diakui sejak awal oleh Kemenhub.
Sudah seharusnya pengembangan sektor riil di daerah, baik perdagangan maupun perindustrian di sama ratakan sehingga tidak ada kesenjangan antara pulau jawa dengan pulau yang lainnya.
Di dalam Islam, problem ekonomi lebih tertumpu pada distribusi barang dan jasa. Yang mana produksi dan pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.
Jika ada individu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok diantaranya sandang, pangan dan papan serta kebutuhan jasa seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Maka sudah seharusnya negara menjamin itu semua, yaitu dengan cara mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) milik umum serta milik negara sehingga bisa dimaksimalkan untuk seluruh rakyatnya.
Jadi saat ini, penyebab ketimpangan ekonomi dalam sistem kapitalisme adalah adanya liberalisasi pengelolaan sumber daya alam yang diserahkan kepada individu atau swasta.
Minimnya peran negara dalam kapitalisme bidang ekonomi saat ini, sehingga negara hanya sebatas sebagai regulator saja.
Jadi untuk mengatasi kapitalisme liberal harus secara fundamental, yaitu dengan meninggalkan sistem saat ini.
Maka sudah seharusnya kita bersama-sama untuk menerapkan Islam di tengah kehidupan saat ini. Karena hanya dalam sistem Islam saja akan tercipta rahmat bagi seluruh alam yang akan dirasakan oleh siapapun yang hidup di dalamnya.[]