Oleh : Septa Yunis
(Staf Khusus Muslimah Voice)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Krakatau Steel diduga akan memberhentikan ribuan karyawannya. Hal ini diketahui dari surat Nomor 73/Dir.sdm-ks/2019 perihal Restrukturiasi Organisasi PT KS (Persero) Tbk. Dalam surat tertulis ertulis, hingga Maret 2019, jumlah posisi di PT KS sebanyak 6.264 posisi dengan jumlah pegawai sebanyak 4.453 orang. Hingga tahun 2022 mendatang, KS akan melakukan perampingan posisi menjadi 4.352 posisi dengan pengurangan pegawai berkisar di angka 1.300 orang. (inilahJambi.com)
Hal itu dilakukan lantaran menjaga kinerja perusahaan agar tetap berjalan. Pasalnya PT Krakatau Steel dikepung oleh persoalan utang dalam jumlah besar, sedangkan perseroan terus mengalami kerugian hingga tujuh tahun. Kerugian ini diduga dipicu oleh banjirnya baja impor yang beberapa tahun terakhir ini membanjiri pasar impor Indonesia.
Dilansir dari Kumparan.com, angka impor produk baja ke Indonesia naik tajam sepanjang 2018. Sebaliknya, impor baja ke negara-negara Asia Tenggara secara pertumbuhan justru negatif. Serbuan baja-baja impor yang mayoritas datang dari China didorong oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja.
Membanjirnya produk dan dan barang dari China tidak lepas dari hubungan bilateral Indonesia dengan China dibidang perdaganagan yang sudah lama terjalin. Hubungan antara kedua negara telah dimulai sejak berabad-abad lalu, dan secara resmi diakui pada tahun 1950. Namun hubungan diplomatik dihentikan pada tahun 1967, dan dilanjutkan pada tahun 1990.
Indonesia masih menjadi pasar yang menggiurkan bagi produk-produk hasil negara lain termasuk China. China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dalam tujuh tahun terakhir secara beruntun. Pada 2017, kedua negara memiliki total perdagangan USD63,3 miliar, naik 18% dari setahun sebelumnya. Dan yang paling menonjol saat ini adalah membanjirnya baja China yang terus menyerang pasar Indonesia. Ironisnya Hebei Bishi Steel Group yang merupakan produsen baja asal China berencana mendirikan pabrik baja di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah senilai Rp35 Triliun. “Pabrik itu rencananya yang terbesar di Asia karena mampu menyerap 6.000 hingga 10.000 tenaga kerja, Rencana beroperasi 2019 atau paling tidak 2020” kata Bupati Kendal Mirna Annisa kepada Antara di Beijing, Rabu dilansir Antara.
Dengan adanya pabrik baja China di Indonesia menjadikan produksi baja local semakin terpuruk. Bahkan tidak dipungkiri akan mengalami gulung tikar. Padahal industry baja merupakan industry strategis dan menjadi ciri negara kuat. Dalam Islam baja merupakan kepemilikan umum. Jika jenis industri strategis dari sisi produknya termasuk dalam katagori kepemilikan umum atau dari sisi bahan baku dan sarana-sarana yang digunakannya merupakan barang-barang kepemilikan umum maka industri strategis tersebut merupakan milik umum, sehingga pengelolaannya harus dilakukan oleh negara.
Jika jenis industri strategis termasuk dalam katagori suatu sarana atau peralatan yang diwajibkan oleh syara’ untuk diadakan oleh negara maka negara harus memiliki dan mengembangkan industri tersebut agar negara menjadi mandiri, kuat, dan mampu melayani rakyatnya.
Namun, fakta yang kita indera, pemerintah membuka kran impor sebesar-besarnya dalam sector baja, dalam hal ini sangat merugikan industry baja local. Ditambah pabrik baja Asing akan menduduki Indonesia. pemerintah seakan mengistimewakan Asing dan membiarkannya menguasai industry strategis yang seharusnya negara yang mengelola. Ini menandakan lemahnya politik industry yang diterapkan oleh pemerintahan saat ini, yaitu politik industry neoliberal.
Berbeda halnya jika politik industry yang diterapkan adalah sesuai dengan syara’, maka akan membawa keuntungan yang besar bagi negara dan masyarakat. Negara tidak tergantung lagi kepada negara Asing sehingga tidak dapat diperbudak oleh negara-negara kapitalis. Selain itu kepemilikan industri-industri strategis akan membuat biaya produksi industri strategis itu sendiri dan industri turunannya menjadi lebih efisien karena pihak asing tidak dapat mempermainkan kita lagi. Keadaan ini juga menyebabkan harga produk industri yang dijual ke masyarakat menjadi lebih murah.
Seharusnya negara menempuh kebijakan tersebut jika ingin menjadikan Indonesia negara mandiri dan kuat. Bukan justru membuka kran impor dan memberikan ijin atas dibangunnya pabrik Asing di negeri ini.[]