Oleh : Eva Fauziyah
(Analis Muslimah Voice)
Pemilu sudah usai. Ditutup dengan pertemuan paslon 01 dan 02 di MRT Stasiun Lebak Bulus. Lalu bagaimana dengan nasib rakyat? Nasib rakyat akan sama saja, tetap menjadi akan korban kerakusan kapitalisme yang menggunakan demokrasi sebagai jalan dalam proses politiknya.
Aneh memang, sistem demokrasi yang terbukti berkali-kali gagal membela rakyat tetap saja dipercaya mampu menyejahterakan rakyat. Padahal sistem demokrasi hanya menyejahterakan elit politik yang sedikit yang melakukan segala cara agar keinginannya tercapai termasuk dengan cara yang curang.
Siapapun, yang berada di sebrang, mereka dipaksa menerima hasil pemilu yang penuh dengan kecurangan. Kecurangan dan pengkhianatan terhadapa rakyat ini begitu telanjang, terstruktur, sistematis, masif, dan brutal.
Walau begitu, rakyat tetap saja memilih partai korup. Rakyat tetap disihir jika ingin perubahan ya masuklah pada politik. Jadilah pemimpin dalam sistem demokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Lalu rakyat diarahkan bahwa jika ingin perubahan harus ikut berpartisipasi dalam pemilu. Nyatanya pilihan rakyat pun tak jadi. Kalah dengan calon dengan disokong kapitalisme.
Kita juga bisa berkaca pada Mesir dan Turki. Mursi adalah presiden terpilih melalui sistem demokrasi secara sah. Tapi militer Mesir mengkudeta Mursi hingga akhirnya beliau dengan izin Allah meninggal di hadapan pengadilan dalam keadaan menyamparkan kebenaran. Sementara Turki, lihatlah seolah- olah Erdogan adalah pemimpin Islam yang kuat. Nyatanya tentara terbaik Turki tak pernah ada di garda terdepan membela rakyat Palestina.
Umat tetap memililh demokrasi karena ada anggapan sistem demokrasi sejalan dengan dengan ajaran Islam. Padahal sistem demokrasi itu suka 'ngapusi' alias berbohong.
Sadarlah, demokrasi tak pernah terbukti mengalami jalan penerapan syariah Islam. Dalam sistem demokrasi kedaulatan ada tangan rakyat. Rakyat boleh membuat aturan sesuai dengan akalnya. Sementara dalam sistem Islam kedaulatan ada di tangan syara dengan kewenangan membuat hukum hanya ada pada Allah. Inilah yang menjadikan berbeda antara demokrasi dan Islam dalam menentukan baik dan buruk.
Dalam demokrasi, standar baik dan buruk berdasarkan akal manusia dan suara mayoritas di parlemen, akhirnya membuka peluang bagi perkara yang menurut syariat Islam diharamkan menjadi dibolehkan dalam sistem demokrasi contohnya pergaulan bebas. Sebaliknya, sesuatu yang diwajibkan dalam Islam malah diabaikan bahkan dilarang dalam sistem demokrasi seperti dakwah dan jihad.
Adanya standar yang berbeda antara demokrasi dan Islam ini menjadikan kedua sistem ini tidak bisa disatukan. Oleh karenanya jika memilih sistem Islam ya harus seluruhnya menggunakan sistem Islam.
Karena itu penting bagi umat Islam untuk berjuang dengan menempuh manhaj Rosulullah saw. Beliau tidak pernah berkompromi dengan sistem batil dalam menegakkan Islam.
Tentu bagi seorang muslim menerapkan Islam adalah suatu kewajiban. Islam wajib diterapkan tidak hanya pada tataran individu dan masyarakat saja tetapi juga dalam tataran negara dan itulah yang dinamakan Daulah Khilafah Islamiyah. Allahu Akbar.
Wallahu a'lam bisshowab