Oleh: Hima Dewi, M.Si
Melansir dari bbc.com, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2025 menurun 0,10 persen terhadap September 2024, menjadi 8,47 persen. Jumlah penduduk miskin berkurang 210.000 orang pada periode sama, mencapai 23,85 juta orang. Meski secara keseluruhan jumlah penduduk miskin menurun, BPS menyebut penduduk miskin di kota justru bertambah sekitar 220.000 orang.Angka kemiskinan yang menurun secara keseluruhan "tidak menggambarkan peningkatan kesejahteraan," kata ekonomi Eko Listiyanto.
Kemiskinan pula yang akhirnya menjadikan kasus Raya viral, kebiasaan dalam negeri ini, masalah akan naik ke permukaan jika telah memakan korban. Raya tentu bukanlah yang pertama. Kendala kemiskinan selalu menjadi kendala dalam minimnya akses pelayanan publik, terutama kesehatan. Kemiskinan seolah menjadi jurang pembatas yang besar yang memberikan jarak antara si miskin dan si kaya. Perbedaan akses kesehatan dapat meliputi sarana dan prasrana kesehatan itu sendiri, bahkan tak jarang hingga berujung pada masalah birokrasi. Si miskin selalu direpotkan masalah administrasi yang berbelit, syarat-syarat kelengkapan dokumen yang begitu banyak, serta masalah birokrasi lain.
Sudah seharusnya kita sadar bahwa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya dari satu faktor saja. Penyebab ruwetnya permasalahan yang seakan tak menemukan solusi yang tepat adalah permasalahan yang sistemik. Bukan salah oknum pejabat daerah saja, bukan pula salah oknum pelayan kesehatan. Sejatinya, mereka hanya melakukan tugas yang berlaku sesuai dengan sistem yang sedang berjalan. Lebih tinggi lagi, kerusakan sistem yang sedemikian rupa harusnya menjadikan kita semua sadar akan urgensi untuk mencati solusi lain di luar sistem.
Kapitalisme menjadi biang kerok segala permasalahan. Masalah kesehatan jika diselesaikan dengan sistem kapitalisme tak akan pernah berhenti menimbulkan masalah. Akan selalu ditemui ketimpangan yang sangat besar antara si miskin dan si kaya. Kapitalisme meletakkan uang sebagai faktor penentu dan jabatan serta kekuasaan adalah faktor yang mempermudah jalannya faktor penentu tersebut. Tak akan pernah dirasakan kelayakan pelayanan kesehatan oleh semua lini masyarakat jika sistem ini masih digunakan. Tak ada perlindungan dan jaminan bagi rakyat miskin. Negara hanya sebagai pengatur, pengawas, nemun tidak memposisikan dirinya sebagai pelayan publik atau fasilitator.
Negara adalah bagian terpenting yang harusnya menjamin kesejahteraan rakyatnya. Dengan kekuasaan dan kekuatannya, negara harus menggunakannya untuk sebaik-baiknya kesejahteraan rakyatnya. Penguasa pemangku kekuasaan tertinggi harus tegas dalam masalah aturan yang berlaku di negaranya.
Di dalam kitab Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam (Sistem Pergaulan Islam), Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa pada awal kehidupannya, setiap anak berhak mendapatkan hadanah (pengasuhan anak dalam bentuk penyusuan) dan kafalah (pengasuhan anak berupa perlindungan secara umum meliputi hadanah dan khidmah/pelayanan). Tanggung jawab yang besar ada pada pundak ibu, masyarakat, serta negara. Bagaimana jika semua diletakkan pada pundak si ibu seperti kasus Raya, terbukti Raya tidak mendapatkan haknya sebagai anak dan juga sebagai warga negara. Tanggung jawab besar ini tak akan maksimal jika penguasanya sekuler dan tidak memegang hukum-hukum syarak sebagai alat pengatur jalannya pemerintahan.
Sistem Islam dengan para khalifahnya telah terbukti mampu menangani masalah-masalah kehidupan dengan amat baik. Berbrkal atutan yang telah diberikan Sang Pencipta dalam Al-Qur'an dan assunnah. Para khalifah sebagai sosok yang memiliki ketakwaan dan tanggung jawab besar atas apa yang dibebankan padanya. Para khalifah mengimani bahwa setiap nyawa rakyat yang dipimpin kelak akan meminta hisab atas kepemimpinannya. Rasulullah SAW bersabda
الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” HR Bukhari).
Sistem Islam dengan khilafahnya telah terbukti mampu mengemban tanggung jawab besar dalam pelaksanaan negara. Sistem Islam dengan sistem ekonominya juga terbukti dari masa ke masa untuk mengelola pendapatan negara dengan sebaik-baiknya untuk kesejahtrraan rakyatnya. Sistem Islam adalah sistem yang shahih. Penguasa saat ini harus berkaca dan mencari penyelesaian permasalahan hari ini dengan sistem lain. Tidak ada gunanya bertahan pada sistem batil saat ini. Tak akan pernah dijumpai kesejahteraan, kemaslahatan, juga ridho Allah SWT dalam sistem buatan manusia. Wallahu'alam bishowab.