Oleh: Tatik H
Maa Syaa Allah masyarakat sudah banyak yang kelaparan tidak punya tempat tinggal diusir dari kos-kosan karena tidak bisa membayar kontrakannya. Banyak buruh pabrik yang di PHK, pedagang-pedagang kecil yang dilarang berjualan dan masih banyak lagi problem yang dialami oleh rakyat saat pandemi covid-19 ini.
Dengan diterapkannya lock down, PSBB rakyat tidak bisa kemana-mana, mereka semua stay at home tapi bantuan dari pemerintah tidak ada akhirnya mereka melanggar aturan lockdown dan PSBB, karena mereka tak kuat hanya tinggal dirumah dan tidak ada uang dan makanan. Setiap hari yang namanya orang hidup harus makan, tapi kalau tidak ada yang dimakan pasti kelaparan, lama-lama banyak yang tumbang atau meninggal dunia.
Yang membuat aturan pemerintah untuk stay at home agar tidak terjadi penularan covid- 19, tapi pemerintah abai dengan rakyatnya, pemerintah tidak kunjung memberi bantuan, hanya janji-janji yang diberitakan pemerintah ke masyarakat tentang bantuan sembako dan lain-lainnya. Katanya ada kartu bantuan kusus yang ada di perantauan, akan tetapi syarat dan ketentuan berlaku, mereka harus membayar dan mengikuti pelatihan- pelatihan yang di adakan oleh pemerintah melalui kartu pra kerja, padahal rakyat ini sedang membutuhkan makanan untuk dimakan bukan malah segala macam pelatihan yang harus membayar dan belum tentu lolos.
Padahal pelatihan yang digalakkan pemerintah seperti tutorial di youtube yang semua orang bisa mengakses dengan gratis, tapi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pelatihan yang berbasis daring menelan biaya lebih dari 5,6triliun yang dikelola oleh ruang guru, total dana dari APBN untuk pelatihan kartu prakerja, 20 triliun (kompas.com ,25/4/2020). Akhirnya rakyat pun menjadi berang marah sehingga protes dilayangkan masyarakat kepada pemerintah.
Masalah kelaparan yang dialami oleh rakyat membuat dampak yang sangat besar yaitu dengan munculnya begitu banyak kejahatan, rakyat sudah tak sanggup lagi menahan dan menanggung beban hidup buat keluarganya. Mirisnya hingga ada yang sampai meninggal dunia sebelum mendapat bantuan dari pemerintah. Kejahatan meningkat drastis, terutama begal, perampok dan pencuri, yang juga menambah resah masyarakat.
Mentri sosial (Mensos) Juliari Batubara mengakui penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako untuk warga berdampak virus corona (covid-19) sempat tersendat. Hal itu dikarenakan harus menunggu tas pembungkus untuk mengemas paket sembako.
Dia mengungkapkan pembungkus itu belum tersedia karena produsen tas tersebut mengalami kesulitan import bahan baku,sehingga menyebabkan distribusi Bansos terkendala meski paket sembako sudah tersedia, tas paket sembako itu berwarna merah putih dan bertuliskan bantuan presiden RI bersama lawan covid-19.
Ironi sekali, bantuan paket sembako sudah ada tapi tidak langsung diberikan kepada rakyat hanya gara-gara pembungkus untuk mengemas paket sembako belum jadi. Apa maksud semua ini? Ini menjadi tanda tanya besar semua rakyat, apakah bantuan dari pemerintah harus ada tulisan bantuan presiden? Dan yang juga disayangkan bahan untuk membuat tas mengemas sembako harus import dari luar negri, apakah perajin tas buat wadah sembako di indonesia tidak ada? Dan haruskah sampai menghabiskan uang milyaran rupiah hanya untuk tas pengemas sembako?
Kalau bantuan dari pemerintah itu tulus dan ikhlas, seharusnya tidak usah yang eksklusif wadahnya tetapi isinya yang harus banyak agar bisa untuk makan rakyat sampai pandemi covid-19 ini berakhir. Bukan pamer tas sembako yang mahal tapi isinya tak seberapa dan sepertinya hanya untuk pencitraan saja.
Begitulah kalau sistem demokrasi kapitalis diterapkan, rakyat tidak akan hidup sejahtera sampai kapanpun. karena sistem demokrasi kapitalis adalah sistem yang rusak, yang banyak menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan rakyatnya.
Sangat berbeda dengan sistem islam yang sudah terbukti menyejahterakan rakyatnya selama 1.300 tahun walaupun mereka ada yang islam dan non islam mereka hidup berdampingan, tidak ada kebencian dan permusuhan karena mereka hidup dalam naungan khilafah islamiyah yang menerapkan syariat islam. Yaitu aturan yang datang dari Allah swt. Umat non muslim dilindungi oleh kholifah, sebagaimana kholifah juga memberi perlindungan yang sama dengan umat islam, bahkan darah umat non muslim yang hidup diwilayah khilafah adalah haram ditumpahkan, umat non muslim akan mendapat hak yang sama dengan umat islam, baik bantuan sandang, pangan dan papan. jadi didalam sistem islam atau khilafah, seorang kholifah melayani dan memerintah yang jauh dari kepentingan dan pencitraan.