Oleh: Miratul Hasanah
(Pemerhati Masalah Kebijakan Publik)
Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi PSBB(pembatasan sosial berskala besar) dengan harapan roda perputaran ekonomi tetap berjalan.Selain itu, pemerintah juga membuat strategi baru dengan apa yang disebut kurva landai.Pemerintah mengklaim bahwa dengan adanya sosialisasi kurva landai bisa menekan angka penyebaran virus corona yang hingga saat ini belum berakhir.Padahal kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya.Oleh karena dengan adanya kebijakan kurva landai ketika tidak dibarengi dengan komitmen kuat untuk menyelamatkan jiwa rakyatnya, tapi hanya karena berpihak kepada para korporasi bisnis, maka tidak akan efektif.Bahkan ada kecenderungan rezim ini hanya sekedar aksi pencitraan semata, serta boleh jadi untuk menutupi ketidakberdayaan pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap wabah pandemi covid-19.Mengapa demikian?
Karena pada faktanya penyebaran virus corona terus mengalami kenaikan drastis. Seperti yang dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia -- Lonjakan atau tambahan data kasus baru virus corona (covid 19) di Indonesia mencapai rekor tertinggi hari ini rabu (13/5).Dalam konferensi pers juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Achmad Yurianto mengatakan hari ini ada tambahan 689 kasus positif virus corona(covid-19) per pukul 13.00 wib. Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, penambahan kasus positif merupakan yang paling tinggi sejak presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama dan kedua pada 2 maret 2020 lalu.
Padahal menurut data yang terbaru, wabah pandemi ini juga terus mengalami pertambahan kasus, mulai dari yang negatif menjadi positif sampai yang meninggal dunia. Rezim oligarki saat ini sepertinya lebih memilih untuk mengedepankan kepentingan ekonominya dengan meyakinkan para investor untuk tetap menanamkan modalnya di negeri ini. Dengan strategi kebijakan kurva landai diharapkan bisnis para korporasi tidak terhambat.Tanpa memperhatikan lagi bagaimana nasib rakyat kedepannya. Apalagi dengan pelonggaran PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang akan berakibat pada semakin cepatnya penularan virus pandemi covid-19 yang sudah merata di seluruh dunia.
Begitulah, ketika masyarakat hidup dalam sebuah sistem buatan manusia, yakni sistem yang selama ini diadopsi oleh negri-negri Islam termasuk Indonesia,yakni sistem kapitalisme.Oleh karena dalam sistem kapitalisme senantiasa mengusung konsep neoliberalisme dan neoimperialisme yang notabene berpihak kepada para pemilik kapital. Maka apapun kebijakan yang diambil harus sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan oleh negara kapitalis.Dengan konsep kebebasan kepemilikan, rezim digiring untuk menjadi pasukan elit oligarki yang tidak bisa disentuh oleh hukum ataupun jeritan rakyat jelata. Maka dari itu, walaupun dengan berbagai kebijakan yang dibuat seperti kurva landai ataipun yang lainnya tetap tidak akan mampu mengeluarkan negeri ini dari cengkeraman hegemoni negara-negara besar walaupun wabah pandemi telah berakhir.
Kalau demikian, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada sistem Islam. Sebuah sistem yang lebih mementingkan nyawa manusia diatas kepentingan yang lain. Syariah Islam dengan seperangkat aturannya yang komprehensif menempatkan kemaslahatan umat diatas kepentingan bisnis yang hanya bertujuan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demikian juga dalam rangka untuk mengatasi masalah negara misalnya wabah, syariah Islam mewajibkan pemimpin negara yakni khalifah untuk menyiapkan berbagai fasilitas penelitian atau laboratorium serta para ahli untuk bersegera mencari penyebab virus dan mencari vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah virus.
Selain itu, khalifah juga menstabilkan kondisi dalam negeri agar roda perekonomian tetap berjalan dengan memberikan santunan berupa bahan pangan maupun akses kesehatan gratis kepada masyarakat yang terkena dampak wabah, setelah sebelumnya negara memang memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan dasar termasuk sandang, pangan dan papan bagi yang belum mampu memenuhinya maupun kebutuhan kolektif termasuk akses pendidikan, keamanan serta kesehatan terhadap seluruh masyarakat tanpa kecuali.Dan yang terpenting dari itu semua adalah bahwa negara senantiasa menjaga suasana keimanan di hati rakyatnya bahwa segala musibah yang menimpa merupakan bagian dari ketetapan dari Allah SWT.
Allah SWT berfirman;
ما اصاب من مصيبة اﻻ باذن الله ومن يؤمن با لله يهد قلبه والله بكل شيء عليم
Artinya; "Tidak ada suatu musibah yang menimpa) seseorang,kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. "(Saya. At-Tagabun; 11).
Khalifah sebagai pemimpin negara juga memiliki wewenang untuk mengadopsi hukum syariah yang bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat,oleh karena dengan penerapan syariah Islam secara kaffah maka kemakmuran rakyat akan bisa terwujud serta"baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur" bukanlah sebuah impian semata, akan tetapi bisa terealisasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Ini merupakan janji Allah.
Allah SWT berfirman;
ولو ان اهل القرى امنوا متقوا لفتحنا عليهم بر كت من السماء واﻻ رض ولكن كذبوا فاخدنهم بما كا نوا يكسبون
Artinya; "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka kami siksa mereka disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. "(Qs.Al-A'raff; 96)
WaAllahu a'lam bi ash-showwab.[]