Oleh : Septa Yunis
(Analis Muslimah Voice)
Pandemi Covid-19 semakin tidak terkendali. Namun pemerintah seakan tidak serius menangani pandemi ini. Kali ini pemerintah justru sibuk mengganti istilah ODP, PDP, dan OTG.
Dilansir dari KompasTV.com (15/072020), Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19). Dalam Kepmen yang ditandatangani pada 13 Juli 2020 tersebut, Terawan mengganti istilah orang dalam pemantauan ( ODP), pasien dalam pengawasan ( PDP), dan orang tanpa gejala ( OTG) dengan sejumlah definisi baru.
ODP berubah istilahnya menjadi kontak erat, PDP menjadi kasus suspek, dan OTG menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik). Penggantian istilah ini dinilai terlalu ribet. pakar bahasa menyebut penggantian istilah orang dalam pemantauan (ODP) hingga pasien dalam pengawasan (PDP) semakin tidak jelas dan menakutkan. Pasalnya pendekatan dan istilah medis (suspek) dikaitkan dengan riwayat perjalanan.
Penggantian istilah tersebut dirasa tidak tepat, justru membingungkan masyarakat. Pemerintah seharusnya tidak sibuk mengganti - ganti istilah, namun harus memikirkan solusi sistemik untuk mengatasi masalah pandemi ini. Dari hari ke hari kasus penyebaran covid-19 semakin meningkat. Terdapat klaster - klaster baru setelah diberlakukannya New Normal.
Tidak transparannya pemerintah mengenai data penyebaran covid-19 juga menjadi salah satu penyebab meluasnya kasus. Pemerintah beralibi, transparansi data akan menimbulkan kepanikan terhadap masyarakat. Namun, justru sebaliknya, jika data tidak jelas berpotensi menambah resiko penularan.
Lantas yang menjadi pertanyaan, apa prestasi pemerintah untuk mengatasi pandemi ini? Dari awal munculnya kasus, pemerintah seakan tidak serius untuk menanganinya. Kebijakan ngawur dijadikan solusi. Dan rakyat kembali menjadi korban. Mengurus negara bukanlah coba - coba, namun haruslah serius, pasalnya ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Beginilah jadinya jika negara dikuasai orang orang yang tidak mahir dalam bidangnya. Mereka dipilih rakyat untuk meringankan beban rakyat bukan untuk menyengsarakan rakyat. Namun faktanya, para pejabat negeri ini sudah lupa untuk apa mereka dipilih. Mereka lebih mementingkan perutnya sendiri ketimbang nasib rakyatnya.
Negeri ini akan sejahtera jika para pejabat yang demikian tidak menduduki singgasana kekuasaan. Semoga Allah segera mengganti mereka yang dzolim dengan penguasa yang amanah, tentunya dibawah naungan sistem Ilahi yang akan membawa Maslahat untuk umat.[]