Oleh : Mira Sutami H
(Pemerhati Sosial dan Generasi)
Topik tentang perekonomian di era rezim saat ini memang sangat menjadi sorotan baik di kalangan masyarakat umum maupun pakar ekonomi sekalipun. Kebijakan ekonomi yang digadang - gadang dapat meningkat namun nyatanya makin amburadul. Semua tak lepas dari liberasisi ekonomi yang dicanankan rezim yang mengakibatkan asingpun menjadi ikut campur dalam masalah perekonomian lndonesia. Hal itu akibat dari keinginan para pemimpin yang ingin melanggengkan kekuasannya. Maka jalan yang diambil adalah memenangkan kepentingan investor dibandingkan dengan kepentingan rakyatnya.
Pertumbuhan perekonomian di negeri yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa ini mentok di tengah jalan. Kesejahteraan rakyat yang dijanjikanpun tak kunjung datang malah rakyat makin terpuruk. Hal tersebut mengakibatkan masalah di tengah masyarakat dan negara yang semakin akut. Masalah - masalah tersebut antara lain :
* Penerimaan Negara Seret
Perekonomian Indonesia tumbuh, ya tumbuh tapi melambat. Jangankan menagih janji pertumbuhan 7% di awal kampanye Joko Widodo (Jokowi) 2014 lalu, ekonomi Indonesia tak mampu bergerak dari 5%.
Perlambatan ekonomi Indonesia kian nampak sejak triwulan I-2019. Dan BPS baru saja melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh melambat pada triwulan III-2019.
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% di triwulan III-2019 atau lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mencapai 5,05%.
* Kelaparan Merajalela
Asian Development Bank (ADB) melaporkan 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan. ADB bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) mengungkapkan hal itu dalam laporan bertajuk 'Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045'.
Kelaparan yang diderita 22 juta orang tersebut, atau 90 persen dari jumlah orang miskin Indonesia versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebanyak 25,14 juta orang dikarenakan masalah di sektor pertanian, seperti upah buruh tani yang rendah dan produktivitas yang juga rendah.
"Banyak dari mereka tidak mendapat makanan yang cukup dan anak-anak cenderung stunting. Pada 2016-2018, sekitar 22,0 juta orang di Indonesia menderita kelaparan," terang laporan tersebut dikutip dari laman resmi ADB, Rabu (6/11). (CNNlndonesia)
* Jutaan Orang Menjadi Pengangguran
Belakangan angka pengangguran di Indonesia dikabarkan menurun, namun nyatanya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tengah tahun ini, tercatat ada 5,01 persen penduduk produktif yang menganggur.
Indonesia tertinggal dari Laos dan Kamboja, yang secara berurutan mencatatkan 0,60 persen dan 0,10 persen pengangguran dalam data BPS. Artinya, ini memang menjadi angka terendah dalam sejarah Indonesia, tetapi tetap menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara. (idtoday.co)
Untuk itulah rezim berupaya untuk mengembalikan kestabilan ekonomi. Salah satu upaya yaitu menarik investor asing. Upaya yang diambil untuk mendorong investor asing sampai akan menghapus Amdal dan IMB untuk investor. Kebijakaan tersebut dapat merusak lingkungan hidup, mengganggu kenyamanan dan keamanan warga. Kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Maka wajar kalau ada kalangan yang menolak kebijakan tersebut.
Wacana penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) ditolak oleh beberapa pemerintah daerah. Salah satunya Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
Menurut Bima, alasan mengapa dirinya tidak setuju karena tidak semua aspek yang ada di dalam IMB dan Amdal bisa dimasukan ke dalam Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR). Ditambah lagi, belum semua daerah memiliki RDTR.
Namun bukan berarti dirinya tidak mendukung visi dan misi dari Presiden Joko Widodo untuk menarik sebanyak-banyaknnya investasi. Justru dirinya ingin agar kebijakan menarik investasi ini baik untuk semua pihak baik dari sisi investor juga masyarakat. (economy.okezon.com)
Itu deretan masalah rakyat dan PR bagi pemerintah untuk menyelesaikannya. Namun mampukan pemerintah menyelesaikan permasalah yang sudah akut dan seperti benangkusut ini. Sebab satu masalah tidak mampu diselesaikan apalagi ini masalah sudah menumpuk laksan bom waktu yang siap meledak.
Permalahan yang semakin bertumpuk itu juga membuktikan bahwa rezim telah gagal untuk meriayyah umat. Rezim abai dari tugas utama mereka menjadi periayyah umat. Memang bukan rahasia umum dalam sistem ini pemimpin lebih berpihak kepada kapital dibanding rakyatnya. Hal tersebut bertujuan untuk melanggengkan kepemimpinannya.
Sesungguhnya permasalahan itu bermuara pada satu titik yaitu penerapan sistem yang rusak yaitu sistem neo liberal. Bila tetap berharap pada sistem ini maka sampai kapanpun tidak akan terjadi kesejahteraan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa walaupun di negeri ini sudah beberapa kali ganti pemimpin namun masalah umat bukan terselesaikan namun semakin parah dari waktu ke waktu.
Untuk menyelesaikan semua permadalah umat. Terutama seperti yang dihadapi di lndonesia tak lain dan tak bukan hanya lslam semata. Karena bila lslam diterapkan secara sempurna dalam naungan khilafah maka seluruh permasalah yang ada dinegeri jamrut katulistiwa ini akan terselesaikan dengan tuntas.
Seorang pemimpin dalam lslam itu sangatlah amanah. Karena dia adalah pelayan umat oleh karena itu tugas utama dari mereka adalah meriayyah umatnya. Karena seorang pemimpin merasa bahwa setiap apa yang dilakukannya akan dimintai pertangung jawaban oleh Allah. Dan apabila satu orang saja yang terdzolimi saat dia menjabat maka pertanggung jawaban di akhirat kelak sangatlah berat. Maka seorang pemimpin dalam lslam sangatlah amanah. Belum lagi ada 7 syarat yang harus dipenuhi oleh khalifah (pemimpin negara).
Setiap individu harus terpenuhi seluruh kebutuhannya. Baik itu pangan, sandang, papan, pendidikan , kesehatan, dan keamanan. Jadi pada sistem lslam itu seorang individu pasti terpenuhi kebutuhan pangannya. Kasus kelaparan tak akan menjadi bumerang seperti di negeri ini. Contoh nyata terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar, belau rela memanggul gandum tatkala pada malam hari ada ibu yang memasak batu untuk anak - anaknya. Jadi seorang pemimpin tak akan menumpuk masalah. Apabila ada 1 masalah akan diselesaikan segera dan tentu saja dengan tuntas.
Untuk masalah pengangguran juga tak akan semarak seperti sekarang ini. Karena pemerintah dalam sistem lslam akan membuka kran lowongan kerja seluas - luasnya untuk umatnya. Tiap orang laki - laki apabila telah baligh maka wajib bekerja dan tentu saja sesuai dengan kemampuannya dan keahliannya. Jadi tak akan dibiarkan ada orang laki - laki yang menjadi pengangguran.
Pedapatan negara juga bukan dari pajak. Mengenai pendapatan negara, lslam telah menetapkan bahwa kekayaan yang mengusai hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh negara semisal hutan, tambang baik itu batu bara minyak bumi, gas alam , emas, lautdan apa yang terkandung didalamnya , mata air dan lain sebagainya. Kas negara juga bisa didapat dari sumber lain seperti zakat, infaq shadaqah,ghanimah, fa'i, jizyah, khoroj, kumus dan lainnya. Pos - pos anggaran diperuntukkan untuk apa saja juga telah jelas. Yang perlu diingat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis seluruh kebutuhan umat terpenuhi, rakyatnyapun tak satupun yang berhak menerima zakat. Sampai - sampai khas negara penuh dengan hasil zakat itu.
Pengelolaan sumber daya alam atau SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam hal ini mutlak negara. Tidak boleh diserahkan pada individu, swasta apalagi asing. Kerjasama dengan asingpun juga dibatasi. Apalagi sampai meminjam uang ke asing yang merupakan musuh lslam itu sangat dilarang keras.
Untuk masalah kerusakan lingkungan hidup tidak dibenarkan dalam lslam. lslam sangat menjaga kelestarian linkungan hidup apapun alasannya tidak dibenarkan merusak alam. Walaupun itu alasan untuk pembangunan sekalipun. Kondisi perang saja ya lslam itu melarang merusak alam semisal pohon, dan fasilitas umum.
Jadi negara lslam itu mandiri tidak tergatung pihak luar baik itu urusan pemerintahan, ataupun ekonominya. Dengan begitu negara bisa berdaulat tidak dalam kekangan asing. Sehingga nampak jelas bukan, bagaimana lslam itu bila diterapkan seluruh syariatnya bisa menghantarkan kesejahteraan untuk umatnya. Seluruh permasalahan umat terurai dengan sempurna.
Maka dari itu bila menginginkan permasalahan umat terselesaikan dan kesejahteraan seluruh umat tercapai hanya satu solusinya terapkan syariah dalam naungan khilafah. Bagi yang telah sadar akan pentingnya penerapan syariah dalam naungan khilafah maka dakwahkan semaksimal yang kita mampu agar khilafah menjadi opini di tengah umat. Sehingga khilafah lekas tegak di muka bumi ini. Aamiin. []