Annisa Nurul Zannah
Pasca hari Rabu,(11/3/2020) lalu WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Seluruh negara di dunia memberikan upaya terbaik yang bisa mereka berikan untuk menekan angka penyebaran virus ini. Tak hanya tenaga dan materi saja yang berperan aktif, namun juga kebijakan yang tepat sekaligus konsisten inilah yang mampu meminimalisir jumlah penyebaran COVID-19 ini.
Berbeda halnya dengan Indonesia, pemerintah seolah tak serius dalam menangani pandemi ini. Hal ini dapat dilihat ketika langkah pemerintah yang mengeluarkan kebijakan PSBB ini sudah dianggap benar, tapi ternyata pemerintah tidak konsisten dalam menerapkannya. Akhirnya pemerintah menetapkan kebijakan baru, yakni New Normal. Dengan alasan untuk mengembalikan keadaan ekonomi negara yang ambruk akibat penerapan PSBB.
Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani kasus COVID-19 ini, dan cenderung mengutamakan ekonomi diatas keselamatan rakyatnya sendiri. Tak hanya itu saja, ditengah pandemi seperti sekarang ini, ditengah kasus positif COVID-19 yang terus melonjak setiap harinya. Pemerintah merasa ada kepentingan yang lebih mendesak dibanding itu semua, yaitu menyelenggarakan pilkada.
Penyelenggaraan pilkada ini memang tidak lepas dari New Normal. Dimana masyarakat harus bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, tetap produktif dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam setiap aktivitasnya. Seolah seperti kegentingan yang dipaksakan, hingga pemerintah nekat menyelenggarakan pilkada ditengah kondisi gawat ini. Kendati alasan diselenggarakannya pilkada ditengah kondisi wabah COVID-19 ini ialah supaya tak banyak kekosongan dalam jabatan. Hal ini berpotensi terbaginya fokus pemerintah yang harusnya serius dalam upaya menekan jumlah kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan urusan pilkada yang akan diselenggarakan 9 Desember 2020 nanti.
Dari sini kita paham, bahwa hidup didalam sistem kapitalisme memang tidak memperhatikan kondisi rakyatnya. Yang ada, rakyat malah dijadikan bahan untuk melegitimasi sebuah sistem yang sama sekali tidak menjadikan keadilan sebagai poros utama dalam roda kepemerintahannya. Ini membuka wawasan kita bahwa masyarakat tak bisa menaruh banyak harapan selama hidup dibawah sistem kapitalisme ini. Namun perlahan, masyarakat akan menyadari bahwa hanya dengan sistem Islam sajalah mereka bisa merasakan betapa makmurnya menjadi masyarakat yang dijamin oleh negara. Sekaligus merasakan keadilan tanpa adanya pembeda satu dengan yang lain.
Kota Banjar, Jawa Barat