Oleh: Sumisih (Pemerhati Keluarga Muslim)
Saat ini mengatur keuangan sangatlah sulit bagi ibu rumah tangga. Pasalnya uang 100 ribu yang bisa digunakan untuk membeli semua bahan pokok seperti beras, lauk dan sayur. Kini hanya cukup untuk membeli salah satu dari bahan pokok tersebut. Polemik ini terjadi dari akhir tahun 2024 sampai Juni 2025 semua bahan pokok naik. Bahkan harga beras saat ini mengalami kenaikan disaat stok beras di gudang bulog masih aman.
Dilansir dari Bisnis.com (6/2025), Badan Pusat Statistik ( BPS) mengungkap harga beras mengalami kenaikan di beberapa kabupaten atau kota pada Minggu ke dua Juni 2025. Meskipun di klaim stok beras dikategori aman, kenyataanya harga beras melampaui HET( Harga Eceran Tertinggi), semakin memberatkan rakyat kecil. Data BPS menunjukkan kenaikan harga di 133 kabupaten atau kota. Beberapa komoditas mengalami kenaikan harganya meningkat yaitu beras, bawang, cabe dan daging ayam.
Kebijakan yang mewajibkan Bulog menyerap gabah petani dalam jumlah besar yaitu menciptakan penumpukan stok di gudang akibatnya suplai beras ke pasar terganggu dan harga naik. Inilah cara pengelolaan pangan dalam sistem Kapitalis, yang tidak pro kepada rakyat, tetapi tunduk pada mekanisme pasar demi kepentingan pengusaha. Seharusnya jika di Bulog melimpah semestinya harga beras turun atau stabil.
Presiden Prabowo juga akan menyalurkan bansos beras untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat total 360.000 ton periode Juni - Juli secara bersamaan. Kemudian menurut Koordinator Bidang Pangan Zulkipli Hasan memastikan beras serapan beras dari petani sepenuhnya di tampung oleh Bulog sesuai instruksi presiden Prabowo. Mentri Zulhas mengatakan akan menghentikan impor beras dan bahan pangan lainya. Bulog akan menyerap semua gabah dan jagung yang di produksi petani untuk menjaga stabilitas harga sesuai impres 6/2025, Bulog harus menyerap gabah kering panen di tingkat petani dengan harga Rp.6.500 per kg.
Seolah menjadi angin segar bagi para petani. Kenyatannya dari distribusi beras pemerintah Indonesia melibatkan beberapa pihak. Distribusi di mulai dari petani panen padi kemudian di beli para pengepul gabah, kemudian di jual ke pedagang besar, di distribusikan baru sampai ke pengecer seperti warung, toko kelontong.Dalam distribusi yang panjang ini akan muncul masalah.Mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ke desa.Waktu panjang dalam distribusi ada celah munculnya manipulasi data, bisa penimbunan, barang di buat langka dulu yang akan bisa menaikan harga menjadi mahal oleh mafia. Proses penyaluran dari Bulog juga rawan kecurangan dalam pendistribusian.
Lemahnya pengawasan membuka celah munculnya oknum pejabat untuk berbuat curang. Dalam sistem kapitalisme pangan bukan di pandang sebagai hak dasar rakyat yang wajib di jamin oleh negara melainkan komoditas yang bis di perdagangkan demi keuntungan Negara hanya bertindak sebagai regulator, bukan pelindung atau penjamin distribusi yang adil . Alhasil rakyat miskin menjadi korban permainan harga.
Dalam sistem Islam negara wajib menjamin kebutuhan dasar manusia, termasuk beras dan kebutuhan lainnya sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Negara akan berperan langsung dan memastikan produksi,distribusi dan cadangan pangan secara langsung tanpa menjadikan komoditas dagang. Negara akan memberi subsidi bibit, pupuk, maupun memberikan sarana produksi pertanian kepada petani secara cuma - cuma. Untuk menjamin kualitas beras yang di hasilkan.Negara juga melarang penimbunan dan memastikan distribusi merata. Sehingga harta stabil dan rakyat terjamin.
Negara akan memastikan barang yang di butuhkan rakyat, akan tersedia di masyarakat dan mengikuti harga pasar, tidak boleh mematok harga, ini semua di lakukan atas ketundukan pada syariat Islam yang melarang ada intervensi harga. Maka solusi hakiki bukan tambal sulam regulasi, tapi perubahan sistem.
Waullahualam bissawab